Setelahmengetahui arti ideologi, selanjutnya akan dibahas implikasi ideologi terhadap etika politik berdasarkan pendekatan ideologi Franz Magnis-Suseno yaitu ideologi terbuka dan tertutup. Dalam hal ideologi, ideologi merupakan sebuah landasan Negara yang mempengaruhi norma dan tindakan unsur-unsur dalam Negara, baik masyarakat maupun pemerintah.
usaha Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.4 Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :
Pengertianadministrasi dapat dibedakan menjadi 2 pengertian yaitu: Administrasi dalam arti sempit Menurut Soewarno Handayaningrat mengatakan Administrasi secara sempit berasal dari kata Administratie (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, keti-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat
Administrasidalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi dari catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang memiliki sifat teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian administrasi bersifat luas adalah seluruh proses kerja sama dari dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan pemanfaatan
Administrasidalam pengertian pemerintah Menurut Wijana, administrasi adalah Rangkaian semua organ-organ Negara rendah dan tinggi yang bertugas menjalankan pemerintahan pelakanaan dan kepolisian Pengertian administrasi juga di defenisika oleh para ahli dan negeri diantaranya : 1. Leonard D. White (1958) Administrasi adalah suatu proses yang
Kurikulumdalam arti luas atau modern; Kurikulum dalam Arti Sempit atau Tradisional Dalam arti sempit atau tradisional, kurikulum sebagai a course, as a specific fixed course of study, as in school or college, as one leading to a degree. Dalam pengertian ini, kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang
dijadikandasar dalam penilaian akuntabilitas, dan (4) menjadikan norma dan nilai sebagai moral spirit dari sistem akuntabilitas.28 28 Wijaya, A.F, 2007, "Akuntabilitas Aparatur Pemda dalam Era Good Governance dan Otonomi Daerah", Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, FIA Universitas Brawijaya Malang, Vol VIII No.2
mU2ehYJ. ftdh4fjk2t.pages.dev/243ftdh4fjk2t.pages.dev/125ftdh4fjk2t.pages.dev/372ftdh4fjk2t.pages.dev/32ftdh4fjk2t.pages.dev/329ftdh4fjk2t.pages.dev/331ftdh4fjk2t.pages.dev/195ftdh4fjk2t.pages.dev/249ftdh4fjk2t.pages.dev/301
jelaskan pengertian administrasi kepegawaian dalam arti sempit
